Contoh teks editorial – Teks editorial (opini) adalah artikel yang mewakili opini surat kabar tentang masalah tertentu. Pendapat yang diungkapkan adalah suara terbanyak dari staf editorial, yaitu pemimpin dan editor surat kabar. dibawah ini adalah salah satu contoh teks editorial mengenai budaya rakyat .

Contoh Teks Editorial Tentang Kebudayaan Indonesia

Ada kutipan menarik dari Lord Raglan (yang sebelum gelar ini disebut Lord Fitz Roy Somerset), seorang pemimpin militer Inggris, tentang budaya: “Budaya adalah tentang apa pun yang kita lakukan dan monyet tidak”.

Kutipan ini sebenarnya sangat mengejutkan, karena jika Anda melihat kondisi saat ini di Indonesia, budaya dianggap sebagai hal yang buruk dan tidak enak. Jadi, jika kita merenungkan kutipan Lord Raglan, kita tidak berbeda dari spesies primata.

Tidak kurang dari ini, budaya yang kita abaikan akhirnya diklaim oleh negara lain. Juga digunakan untuk promosi pariwisata bagi mereka. Kenapa ini terjadi? Mengapa tidak ada upaya preventif oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya pernyataan budaya yang pada akhirnya terus dilakukan oleh negara tetangga? Apa solusinya?

Pornografi informasi sebagai akibat globalisasi memang merupakan kebutuhan yang perlu ditangani. Semua bentuk informasi dapat kita saksikan hari ini, mulai dari bisnis tempat tidur selebriti hingga cerita fiksi yang memiliki alur cerita serupa, agar tidak kehilangan gaya hidup negara lain. Sayangnya arus informasi yang cepat tidak seimbang dengan konten tentang budaya Indonesia, sehingga kita sering menganggap bahwa apa yang dilihat di media itu baik dan benar.

Kondisi ini pada akhirnya berdampak pada terlupakannya budaya Indonesia dan fokus yang lebih besar pada budaya dan kebiasaan orang lain (di luar negeri) yang jauh dari norma-norma Timur. Beberapa contoh, sekolah-sekolah Indonesia semakin meninggalkan konten lokal seperti bahasa daerah atau mata pelajaran yang terkait dengan budaya lain. Mereka malah mencoba mengadaptasi kurikulum internasional “katanya”, sehingga mereka tampak lebih otentik dan siap menghadapi globalisasi.

Orang tua siswa juga tampaknya menegaskan kondisi ini dengan meminta sekolah untuk mengisi kurikulumnya dengan bahasa asing sebagai pengantar dan tambahan musik klasik ke dalam sejarah Barat. Kami juga merasa terbelakang jika kami tidak belajar musik klasik atau musik dari Barat, jadi kami meninggalkan berbagai musik tradisional yang sebenarnya memiliki keindahan luar biasa.

Sayangnya, ini diperparah dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa musik klasik dapat meningkatkan kecerdasan. Akhirnya, penelitian ini menunjukkan bahwa hanya musik klasik yang berguna untuk mendengarkan dan meninggalkan musik tradisional yang dianggap diwujudkan.

Meskipun secara kebetulan studio hanya menggunakan sampel musik klasik dan musik modern (pop, rock, dan lainnya) tanpa memasukkan musik tradisional. Pada kenyataannya, Anda dapat melihat hal-hal yang bertentangan dari musisi asing yang benar-benar berniat untuk mengeksplorasi musik tradisional Indonesia dan mengesampingkan musik negara mereka sendiri.

Tentu saja berbagai hal yang disebutkan di atas tidak sepenuhnya salah, tetapi kita harus terlebih dahulu mengenali akar budaya kita sebelum akhirnya turun tangan untuk belajar tentang budaya orang lain.

Apakah kondisi tersebut disebabkan oleh kurangnya upaya pencegahan oleh pemerintah? Tentu saja, bahkan jika ini tidak dapat sepenuhnya disalahkan pada pemerintah. Tetapi pemerintah harus memainkan peran yang lebih besar dalam melestarikan budaya Indonesia. Mengapa demikian? Budaya sebagai hasil peradaban menerima perlindungan hukum melalui hukum.

Dalam rezim hak kekayaan intelektual, budaya digolongkan sebagai Karya, oleh karena itu apa yang dapat diterapkan padanya adalah klausul Undang-Undang 19 tahun 2002 yang berkaitan dengan Hak Cipta (UUHC). Dalam pasal 10 UHHC, pemerintah diberikan mandat untuk memegang hak cipta atas produk-produk budaya populer seperti cerita, cerita, dongeng, legenda, kronik, lagu, kerajinan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya. .

Mandat yang diberikan kepada pemerintah adalah karena fakta bahwa budaya orang-orang seperti Opera kadang-kadang tidak memiliki Pencipta tertentu, melainkan hasil interaksi dalam komunitas yang sama. Dengan mandat ini, pemerintah harus melakukan inventarisasi dan pengakuan formal atas budaya populer sebelum diklaim oleh negara lain.

Namun yang disayangkan, pemerintah justru berjanji untuk mencatat hasil budaya populer setelah klaim negara lain atas budaya kita. Tindakan reaktif ini pada akhirnya akan membahayakan Indonesia, karena rezim kekayaan intelektual yang sama menganut prinsip first come, first served. Jadi ketika pemerintah mendaftar setelah pengaduan, seolah-olah kita adalah pelanggar hak cipta.

Jadi apa yang harus kita lakukan bersama agar klaim negara lain tentang budaya kita tidak terulang di masa depan? Pemerintah, sebagaimana dituntut oleh partai, harus menginisiasi inventaris lengkap dan pendaftaran budaya populer yang dimiliki oleh Indonesia.

Bahkan, motif klasik “dana terbatas” akan selalu diungkapkan. Tetapi yang lebih penting, untuk mengalokasikan uang negara untuk membayar anggota dewan yang bekerja tertidur? Atau untuk budaya populer?

Daripada memarahi negara lain, lebih baik bagi pemerintah untuk mengurangi gaji anggota DPR dan menugaskan mereka untuk program inventarisasi budaya rakyat. Kami sebagai masyarakat sipil juga memiliki tanggung jawab yang sama.

Daripada menghabiskan banyak uang untuk pertunjukan musik modern, lebih baik untuk menonton pertunjukan budaya populer seperti boneka, buzz, dan lainnya. Lebih jauh, salah satu hal terpenting adalah penghapusan stigma bahwa budaya Barat “segar dan modern” dan budaya rakyat Indonesia “norak”.

Jika stigma ini sudah bisa ditekan dengan cara ini, maka keinginan kita untuk mempelajari budaya kita akan jauh lebih terjaga daripada menghabiskan energi untuk menghancurkan negara lain.

Sumber : materibelajar.co.id

Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *